“Omnibus Law” Pemilu Pasca-putusan MK Oleh USEP HASAN SADIKIN
Putusan MK itu mengubah pemaknaan pemilu serentak pada Putusan sebelumnya (No.14/PUU-XI/2013). Karena bersifat final dan mengikat, produk hukum ini harus…
Putusan MK itu mengubah pemaknaan pemilu serentak pada Putusan sebelumnya (No.14/PUU-XI/2013). Karena bersifat final dan mengikat, produk hukum ini harus…
JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi ( Perludem) Fadli Ramadhanil meminta DPR dan pemerintah menyegerakan proses…
Jakarta - Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengatakan sistem pemilihan umum (pemilu) saat ini tidak efektif dan efisien. Direktur Eksekutif Perludem…
Press Release “Implikasi Putusan MK Terhadap Desain Sistem Pemilu Serentak yang Konstitusional” Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Jakarta, 27…
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun…
JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi ( Perludem) Khoirunnisa Nur Agustyati mengatakan, ada cara yang lebih efektif…
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menilai janggal putusan Mahkamah Agung (MA) terhadap…
JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Agustyati mengatakan, peningkatan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold…
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 57 P/HUM/2019 tentang uji materiil terhadap Permohonan Pengujian Pasal 54 ayat (5) huruf k…
INDOPOLITIKA.COM – Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengusulkan agar ambang batas parlemen pada pemilu yang akan datang tak perlu…