Perludem: Verifikasi UU Pemilu Juga Diskriminasi Calon DPD
JAKARTA - Penerapan Pasal 173 Ayat 1 dan 3 Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu nyatanya tidak hanya…
JAKARTA - Penerapan Pasal 173 Ayat 1 dan 3 Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu nyatanya tidak hanya…
REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Ketentuan Pasal 173 ayat (1) dan (3) UU No 7/2017 tentang Pemilu dianggap bertentangan dengan prinsip keadilan atau…
JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi ( Perludem) Titi Anggraini menilai Pasal 173 Ayat (3) dalam Undang-Undang…
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan, ada keragu-raguan dalam proses hukum penanganan…
JAKARTA - Peneliti asal organisasi Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Fadil Ramadhanil menegaskan semua partai politik yang akan mengikuti…
JAKARTA – Pemerintah menyatakan, verifikasi faktual peserta Pemilu 2019 yang hanya diikuti partai politik (parpol) baru bertujuan untuk efisiensi anggaran.…
JAKARTA – Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menilai, ada norma dilanggar dalam penerapan pasal 173…
Oleh DIDIK SUPRIYANTO KESIBUKAN Pemilu 2019 sudah dimulai. Sejak Selasa (3/10/2017) hingga Senin (16/10/2017), KPU membuka pendaftaran partai politik peserta…
https://www.youtube.com/watch?v=zehYBB7Q1y0 Presentasi Fadli Ramadhanil, Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi terkait beberapa catatan terhadap Desain Penegakan Hukum Pemilu dalam UU…
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah pihak meminta Mahkamah Konstitusi (MK) mempercepat persidangan dan pengambilan putusan terkait permohonan uji materi terjadap Undang-undang…