Perludem: Logika Hukum MK Membingungkan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengkritik logika hukum Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak uji materi pasal 222 Undang-Undang…
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengkritik logika hukum Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak uji materi pasal 222 Undang-Undang…
JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Konstitusi menolak uji materi pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Uji materi…
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Konstitusi (MK) dinilai tak yakin dengan keputusannya terkait uji materi presidential treshold (PT) 20 persen. Logika…
TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraeni mengritik putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak permohonan uji materi…
Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi UU Pemilu terkait presidential treshold (PT) 20 persen. Maka calon presiden di pemilu…
Jakarta, CNN Indonesia -- Peneliti Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramdhani yakin uji materi atau judicial review Undang-Undang Pemilu…
TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Fadli Ramadhanil, mengatakan ketentuan presidential threshold (PT) dalam pemilihan presiden…
JAKARTA - Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Fadli Ramadhanil berharap Mahkamah Konstitusi (MK) memprioritaskan penyelesaian perkara uji materi…
Pemohon penghapusan ambang batas pencalonan presiden berharap Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan yang sesuai konstitusi. Ambang batas pencalonan presiden 20 persen…
JAKARTA – Pemerintah menyatakan, verifikasi faktual peserta Pemilu 2019 yang hanya diikuti partai politik (parpol) baru bertujuan untuk efisiensi anggaran.…