Pada mulanya Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 (UU 8/2015) yang mengatur pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menyaratkan bahwa Komisi Pemilihan…
JAKARTA, NNC - Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi ( Perludem) Titi Anggraini mengatakan banyak masyarakat enggan mengikuti pilkada…
RMOL. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menyebut banyak masyarakat enggan mengikuti pilkada saat hanya terdapat satu pasangan calon. "Selama…
JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi ( Perludem) Titi Anggraini mendesak Badan Pengawas Pemilihan Umum RI…
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraeni mengungkapkan isu mahar politik tidak hanya terjadi menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah…
Jakarta, CNN Indonesia -- Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini mengkritik Kapolri Jenderal Tito Karnavian yang…
JAKARTA—Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) bersama Indonesia Corruption Watch (ICW) merekomendasikan beberapa point khususnya terkait kasus mahar politik yang…
Jakarta - Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil menilai jika sanksi mahar politik yang diatur dalam Undang-Undnag…
POJOKJABAR.com, BOGOR – Komite Pengawas Legislatif (Kopel) menyoroti beberapa Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bogor serta Bupati dan Wakil…
TRIBUNNEWSBOGOR.COM, BOGOR BARAT - Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menyoroti anggota DPRD Kota Bogor yang belum mengundurkan diri saat…