JAKARTA, KOMPAS.com – Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pembatasan waktu pencalonan diri terpidana korupsi…
AKURAT.CO, Besok Mahkamah Konstitusi (MK) akan memutuskan pengujian undang-undang yang dilakukan Indonesian Corruption Watch (ICW) dan Perludem atas Pasal Undang-Undang Pilkada…
JawaPos.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah memutuskan untuk membolehkan mantan narapidana kasus korupsi ikut dalam Pilkada 2020. Hal tersebut…
JawaPos.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengeluarkan PKPU terkait diperbolehkannya bekas narapidana kasus korupsi di Pilkada Serentak 2020. Direktur…
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Heroik M Pratama menyarankan, rekapitulasi elektronik atau e-rekap diuji coba…
JAKARTA, KOMPAS.com - Pilkada 2020, yang diikuti 270 daerah, secara tak langsung memunculkan 270 kendali dalam realisasi anggarannya. Sebab, Naskah…
JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi ( Perludem) Titi Anggraini mengusulkan penganggaran pemilihan kepala daerah (pilkada) bersumber…
Jakarta, CNN Indonesia -- Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menyarankan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyiapkan revisi Undang-undang Pilkada untuk melarang…
JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi ( Perludem) Titi Anggraini menyebut, larangan pezina, pemabuk, pejudi, hingga…
Jakarta - Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menyoroti wacana penggunaan rekapitulasi elektronik (e-rekap) pada Pilkada 2020. Menurutnya, KPU perlu mempersiapkan teknologi dan…