TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengatakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) perlu menjelaskan kepada publik terkait kebutuhan pos-pos anggaran…
REPUBLIK MERDEKA - Peraturan teknis pengangkatan penjabat (Pj) kepala daerah belum dibuat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Hal ini menjadi faktor…
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil mengkritisi penunjukan terhadap lima penjabat gubernur. Menurutnya, Kementerian Dalam Negeri melakukan penunjukan para penjabat…
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Dewan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengkritik keras penunjukan Direktur Jenderal Otonomi Daerah…
Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengingatkan pemerintah tidak mengangkat personel aktif TNI/Polri sebagai penjabat kepala daerah. Diketahui, terdapat 49 kepala daerah…
Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Nur Agustyati mengimbau agar Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)…
Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Nur Agustyati mendorong Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memilih…
JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah diminta menyiapkan mekanisme penunjukan penjabat kepala daerah secara demokratis pada kurun 2022-2024. Sebagai latar belakang, pada…
JAKARTA, KOMPAS.com - Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menilai bahwa pemerintah, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), perlu…
Jakarta (ANTARA) - Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini memandang penegakan keadilan pemilu di Indonesia…