Naskah Akademik RUU Penyelenggaraan Pemilu versi Pemerintah
Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang penyelenggaraan pemilihan umum
0 Comments
September 29, 2017
Desain Penyelenggaraan Pemilu: Buku Pedoman Internasional IDEA
Membangun kepercayaan dan profesionalisme dalam penyelenggaraan proses pemilu tetap menjadi suatu tantangan besar bagi lembaga penyelenggara pemilu (LPP). Banyak LPP…
September 6, 2017
Perludem: Presiden Harus Segera Beri Nomor UU Pemilu
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Deputi Direktur Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Agustyati mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus segera…
Agustus 5, 2017
Perludem Desak UU Pemilu Segera Diundangkan dan Disahkan
MerahPutih.Com - Perludem menilai Undang-Undang Pemilu perlu segera diundangkan agar penyelenggara pemilu dapat memformulasikan peraturan yang memiliki kepastian hukum. "Dengan…
Agustus 5, 2017
Uji Materi UU Pemilu Diminta tak Ganggu Tahapan Pemilu
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini meminta Mahkamah Konstitusi (MK) mempertimbangkan tahapan, jadwal,…
Juli 24, 2017
Desain Undang-Undang Lama Bukan untuk Pemilu Serentak Kata Perludem
Pernyataan pemerintah yang meneror menarik diri dari kajian Rancangan Undang-Undang Pemilu dinilai juga akan menimbulkan beragam masalah penyelenggaraan Pemilu Serentak…
Juli 12, 2017
Mahkamah Konstitusi Jamin Kemandirian Lembaga Penyelenggara Pemilu
Siaran Pers Mahkamah Konstitusi Jamin Kemandirian Lembaga Penyelenggara Pemilu Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) 11 Juli 2017 Jakarta-Mahkamah Konsitusi…
Juli 11, 2017
Putusan MK akan Pastikan Jaminan Kemandirian Lembaga Penyelenggara Pemilu
Putusan MK akan Pastikan Jaminan Kemandirian Lembaga Penyelenggara Pemilu Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Jakarta, 9 Juli 2017 …
Juli 9, 2017
KPU Diminta Terus Mempersiapkan Tahapan Pemilu 2019
KPU Diminta Terus Mempersiapkan Tahapan Pemilu 2019 Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Proses pembahasan RUU Pemilu semakin mengambang tanpa…
Juni 19, 2017
Mempermanenkan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota: Membebani APBN Senilai Rp. 2,7 triliun per tahun
Mempermanenkan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota: Membebani APBN Senilai Rp. 2,7 triliun per tahun Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Jakarta, 2017…
Juni 13, 2017