Perludem: 20 Lebih Pasal Harus Direvisi Jika MK Ubah Sistem Pemilu
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengidentifikasi ada 20 lebih pasal dalam UU Pemilu yang harus direvisi…
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengidentifikasi ada 20 lebih pasal dalam UU Pemilu yang harus direvisi…
Partai politik tengah disibukkan dengan pencalegan yang akan menentukan nasib mereka di parlemen. Namun, pencalegan diwarnai isu mahar politik untuk…
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) meyakini putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas uji materi sistem proporsional terbuka…
Suara.com - Peneliti Perludem Fadhil Ramadhanil menilai Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyelenggarakan pemilu secara sembarangan. Pasalnya, dia menyebut saat ini publik tidak bisa mengetahui bakal…
Suara.com - Peneliti Perludem Fadhil Ramadhani mempertanyakan keseriusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan tahapan…
1. Erry Riyana Hardjapamekas (Komisioner KPK 2003-2007) PKPU 10 dan 11 Tahun 2023 bertentangan dengan 2 putusan Mahkamah Konstitusi. Masa…
AKURAT.CO Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Fadli Ramadhanil menilai, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah merusak kerangka hukum Pemilu 2024.…
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil menyebutkan empat hal yang berpotensi merusak proses penyelenggaraan Pemilu 2024. Pertama dikatakan…
Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Keterwakilan Perempuan resmi mengajukan gugatan terhadap Peraturan KPU (PKPU) Nomor 10/2023 terkait jumlah keterwakilan perempuan 30%…
JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi Masyarakat Peduli Keterwakilan Perempuan menuding Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI melakukan "pembohongan publik" karena ingkar janji…