Masuknya nama mantan narapidana kasus korupsi dalam daftar calon tetap diharapkan tidak membuat publik memilih orang yang pernah berurusan dengan…
SIARAN PERS Menjeleng Penetapan Daftar Calon Tetap DPD: KPU Mesti Pastikan Semua Bakal Calon Anggota DPD Berstatus Pengurus Partai Politik…
tirto.id - Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menilai aturan soal presidential threshold atau ambang batas…
Polemik di internal PKS kini soal surat pernyataan siap mundur para bacaleg yang harus ditandatangani para bacaleg dengan tanggal kosong.…
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai politik yang tetap menyertakan mantan narapidana korupsi dalam pendaftaran bakal calon anggota legislatif dinilai menodai pakta…
JAKARTA – Sebanyak 16 pasangan calon (Paslon) kepala daerah dan wakil kepala daerah melawan kotak kosong dalam Pilkada Serentak 2018.…
Penyidik memperlihatkan barang bukti uang yang disita saat operasi tangkap tangan KPK di Lampung Tengah ketika memberikan keterangan di Gedung KPK Jakarta, Kamis (15/8). KPK mengamankan 19 orang dan menetapkan tiga orang menjadi tersangka diantaranya Wakil Ketua DPRD Lampung Tengah J Natalis Sinaga, anggota DPRD Lampung Tengah Rusliyanto dan Kepala Dinas Bina Marga Lampung Tengah Taufik Rahman dan mengamankan uang Rp 1 miliar terkait dugaan suap persetujuan DPRD untuk pinjaman daerah kepada PT SMI untuk pembangunan proyek infrastruktur yang akan dikerjakan Dinas PUPR Lampung Tengah. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/ama/18
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Direktur Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraeni menyebut, pencabutan hak politik bagi terpidana koruptor justru…
Jakarta - Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini menegaskan bahwa perempuan bukan beban bagi parpol, tetapi mereka adalah aset. Menurut Titi,…
JAKARTA - Geliat kompromi ditunjukkan oleh Komisi II DPR RI dalam menindaklanjuti Putusan MK No 53/PUU-XV/2017. Putusan bersifat final dan…
INDOPOS.CO.ID - Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini menilai politik biaya tinggi tidak boleh menjadi dalih…