Perludem: Politik Biaya Tinggi Tidak Berbanding Lurus dengan Tingkat Korupsi
Merdeka.com - Kepala daerah dalam pusaran kasus korupsi masih marak terjadi. Peneliti Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Usep Hasan menilai, biaya politik yang…
Merdeka.com - Kepala daerah dalam pusaran kasus korupsi masih marak terjadi. Peneliti Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Usep Hasan menilai, biaya politik yang…
Merdeka.com - Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Nur Agustyati menyoroti keberadaan ambang batas parlemen. Tepatnya dalam upaya…
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, mengusulkan partai politik (parpol) yang mengusung…
Undang-Undang tentang Partai Politik: UU Nomor 02 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Partai Politik…
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mediskualifikasi pasangan calon nomor urut 1 Erdi Darbi-John W Wilil dan memerintahkan…
Menjelang Pemilu Serentak 2024 tanpa revisi Undang-Undang Pemilu, berbagai isu kepemiluan mengemuka. Tanpa revisi UU Pemilu, berbagai masalah pemilu memang…
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi ( Perludem) Khoirunnisa Nur Agustyati menyarankan agar partai politik (parpol) menolak…
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 55/PUU-XVIII/2020 tentang verifikasi Partai Politik (Parpol) terus berpolemik. Putusan tersebut dinilai tiket masuk bagi…
JAKARTA - Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 55/PUU-XVIII/2020 tentang verifikasi Partai Politik (Parpol) terus berpolemik. Putusan tersebut dinilai tiket masuk bagi Parpol yang…
Liputan6.com, Jakarta Peneliti Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil menyebut, sikap partai politik atau parpol dan pemerintah yang menunda merevisi…