Perludem: Logika Hukum MK Membingungkan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengkritik logika hukum Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak uji materi pasal 222 Undang-Undang…
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengkritik logika hukum Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak uji materi pasal 222 Undang-Undang…
JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Konstitusi menolak uji materi pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Uji materi…
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Konstitusi (MK) dinilai tak yakin dengan keputusannya terkait uji materi presidential treshold (PT) 20 persen. Logika…
Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi UU Pemilu terkait presidential treshold (PT) 20 persen. Maka calon presiden di pemilu…
Siaran Pers Mahkamah Konstitusi Jamin Kemandirian Lembaga Penyelenggara Pemilu Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) 11 Juli 2017 Jakarta-Mahkamah Konsitusi…
JAKARTA, KOMPAS.com - Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan bahwa hasil konsultasi Komisi Pemilihan Umum (KPU), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR),…
Liputan6.com, Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang putusan atas gugatan tentang Undang-Undang Pemilihan Umum Kepala Daerah (UU Pilkada)…
Putusan MK akan Pastikan Jaminan Kemandirian Lembaga Penyelenggara Pemilu Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Jakarta, 9 Juli 2017 …
JAKARTA - Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil menilai Mahkamah Konstitusi (MK) harus berbenah diri setelah terjadi…
Sejak dibentuknya Mahkamah Konstitusi pada tahun 2003 hingga sekarang, pengujian terhadap Undang-Undang Pemilu, baik Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu…