Skip to content
Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem)
Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi
  • Beranda
  • Tentang Perludem
    • Profil
    • Visi & Misi
    • Pengurus
    • Laporan Audit
  • Artikel
    • Berita
    • Pemikiran
    • Podcast Perludem
  • Kajian
    • Buku
    • Jurnal
    • Siaran Pers
    • Publikasi
    • Dokumen
  • UU & Peraturan
    • UU Pemilu
    • Peraturan Pemerintah
    • Peraturan KPU
    • Peraturan Bawaslu
    • Putusan MA
    • Putusan MK
  • Galeri
    • Foto
    • Video
  • Indonesia
    • Indonesia
    • English
  • Toggle website search
Menu Close
  • Beranda
  • Tentang Perludem
    • Profil
    • Visi & Misi
    • Pengurus
    • Laporan Audit
  • Artikel
    • Berita
    • Pemikiran
    • Podcast Perludem
  • Kajian
    • Buku
    • Jurnal
    • Siaran Pers
    • Publikasi
    • Dokumen
  • UU & Peraturan
    • UU Pemilu
    • Peraturan Pemerintah
    • Peraturan KPU
    • Peraturan Bawaslu
    • Putusan MA
    • Putusan MK
  • Galeri
    • Foto
    • Video
  • Indonesia
    • Indonesia
    • English
  • Toggle website search

Pemikiran

Read more about the article Proses Konsultasi Peraturan KPU di DPR OLEH FADLI RAMADHANIL
Pemikiran

Proses Konsultasi Peraturan KPU di DPR OLEH FADLI RAMADHANIL

Kewajiban konsultasi peraturan Komisi Pemilihan Umum dengan pemerintah dan DPR sudah sejak lama dinilai tidak tepat. Prinsip paling mendasar yang…

0 Comments
September 29, 2016
Read more about the article Ihwal Sistem Pemilu OLEH HEROIK M. PRATAMA
Pemikiran

Ihwal Sistem Pemilu OLEH HEROIK M. PRATAMA

Berbagai alternatif pilihan sistem pemilu legislatif tengah dipersiapkan oleh Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) menjelang penyusunan Undang-Undang (UU) Penyelenggaraan Pemilu. Mulai…

0 Comments
September 8, 2016
Read more about the article Ambiguitas Pengaturan Politik Uang
Pemikiran

Ambiguitas Pengaturan Politik Uang

Rapat Paripurna DPR telah mengesahkan perubahan kedua atas Undang-Undang No 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota…

0 Comments
Juni 9, 2016
Read more about the article Sanksi Administrasi Politik Uang
Pemikiran

Sanksi Administrasi Politik Uang

Instrumen dan penegakan hukum pemilu harus menjamin keadilan pemilu (electoral justice ). Istilah keadilan pemilu muncul sebagai paradigma untuk menegakkan…

0 Comments
Mei 17, 2016
Read more about the article Menghindari Sengkarut Anggaran Pilkada 2017 OLEH FADLI RAMADHANIL
Pemikiran

Menghindari Sengkarut Anggaran Pilkada 2017 OLEH FADLI RAMADHANIL

Jika mengingat persiapan penyelenggaraan Pilkada 2015 satu tahun lalu, kita tentu belum lupa keresahan akan ketersediaan anggaran untuk penyelenggaraan Pilkada…

0 Comments
April 29, 2016
Read more about the article Menyoal Syarat Ketat Calon Perseorangan OLEH TITI ANGGRAINI
Pemikiran

Menyoal Syarat Ketat Calon Perseorangan OLEH TITI ANGGRAINI

Jelang Pilkada Serentak 2017, suasana politik memanas. Publik disuguhi perdebatan antarelit soal eksistensi calon perseorangan. Ada dua kontroversi hangat soal…

0 Comments
April 27, 2016
Read more about the article Urgensi Revisi UU Pilkada OLEH TITI ANGGRAINI
Pemikiran

Urgensi Revisi UU Pilkada OLEH TITI ANGGRAINI

Akhir Maret 2016 Pemerintah secara resmi telah menyerahkan rancangan undang-undang tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang…

0 Comments
April 19, 2016
Read more about the article (Re)definisi Relawan Politik OLEH MAHARDDHIKA
Pemikiran

(Re)definisi Relawan Politik OLEH MAHARDDHIKA

Untuk Kawan Adhyaksa, Pendukung Yusril, Sahabat Djarot, Sahabat Sandiaga Uno, Suka Haji Lulung, Teman Ahok, dan relawan serupa yang (sebenarnya)…

0 Comments
April 19, 2016
Pemikiran

Menyerentakkan Pilkada 2017 dan 2018 OLEH USEP HASAN SADIKIN

Revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah untuk penyelenggaraan Pilkada 2017 lepas dari konsep pemilu serentak. Ini berarti, para pemangku kepentingan mengulang…

0 Comments
April 19, 2016
Read more about the article Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah OLEH HEROIK M. PRATAMA
Pemikiran

Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah OLEH HEROIK M. PRATAMA

Wacana peningkatan syarat jumlah dukungan calon perseorangan menguat di tengah persiapan proses pembahasan revisi undang-undang (UU) Nomor 8/2015 tentang Pemilihan…

0 Comments
April 19, 2016
  • Go to the previous page
  • 1
  • …
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • Go to the next page

Pos-pos Terbaru

  • Perludem Sambut Baik Larangan Caleg Terpilih Mundur: Angin Segar Pemilu
  • PSU Tinggi, Perludem: Pemerintah dan DPR Segera Rancang Regulasi Ketat Cegah Kelalaian KPU Bawaslu
  • Konsekuensi Pemungutan Suara Ulang: Beban Anggaran dan Cermin Buruk Kinerja Penyelenggara
  • Jumlah PSU Naik, Perludem: Indikasi Banyak Masalah dalam Proses Pilkada 2024
  • Perludem: Perintah PSU di Pilkada Serang Jadi Preseden Baik dalam Pembuktian TSM

Categories

  • AADMK (11)
  • Apps Challenge 2018 (1)
  • Artikel (54)
  • Berita (1,543)
  • Bincang Perludem (22)
  • Buku (48)
  • Diskusi Media (2)
  • Dokumen (117)
  • Event (5)
  • Foto (9)
  • Jurnal (13)
  • Karir (5)
  • Kelas Virtual Perludem (40)
  • Kertas Kebijakan (2)
  • Makalah (4)
  • Pemikiran (81)
  • Peraturan Bawaslu (20)
  • Peraturan KPU (117)
  • Peraturan Pemerintah (1)
  • Podcast Perludem (35)
  • Publikasi (54)
  • Putusan MA (1)
  • Putusan MK (13)
  • Request for Quotation/Application (2)
  • Siaran Pers (162)
  • UU Pemilu (11)
  • Video (61)

Peta Lokasi

PERKUMPULAN UNTUK PEMILU DAN DEMOKRASI

Perludem adalah organisasi nirlaba mandiri yang menjalankan riset, advokasi, pemantauan, pendidikan, dan pelatihan di bidang kepemiluan dan demokrasi untuk pembuat kebijakan, penyelenggara, peserta, dan pemilih, yang sumber dananya berasal dari penggalangan serta bantuan lain yang tidak mengikat.

Logo Perludem

Jl. Tebet Timur IV B No.14, Tebet
Jakarta Selatan. 12820
Telp. +6221-22833919
Email: [email protected], [email protected]


Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem)

Profil
Visi dan Misi
Pengurus
Laporan Audit
Pertanyaan Umum

Tautan Link

Karir
Program Magang
Toko Online

  • Contact
  • FAQ
  • Audit Report
  • Career
© 2025, Association for Elections and Democracy (Perludem) | All rights reserved