JAKARTA, KOMPAS.com - Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi ( Perludem) memberikan pilihan hukum yang dapat digunakan Komisi Pemilihan Umum (KPU)…
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman menginginkan calon kepala daerah yang terjerat kasus hukum tak diizinkan…
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melanjutkan penegakan hukum terhadap calon kepala…
Jakarta (ANTARA News) - Lembaga Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) memandang perlu pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu)…
JAKARTA, iNews.id - Pemerintah diminta segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang penggantian calon kepala daerah yang berstatus tersangka…
INDOPOS.CO.ID - Tepat hari ini, Kamis (15/3) Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) yang telah ditetapkan legislatif pada…
JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini meminta Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) mengabaikan…
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengkritisi permintaan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto…
JAKARTA - Niat Pemerintah dalam hal ini Menko Polhukam, Wiranto yang meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunda proses hukum…
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini mengatakan di samping pengawasan di berbagai tahapan…