Perludem: Mekanisme Pilkada Tidak Perlu Diributkan, Sudah Selesai pada 2014
JAKARTA – Peneliti dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Fadli Ramadhanil, mengatakan bahwa mekanisme pemilihan kepala daerah (pilkada) yang…
JAKARTA – Peneliti dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Fadli Ramadhanil, mengatakan bahwa mekanisme pemilihan kepala daerah (pilkada) yang…
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Eksekutif untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, mendukung usulan KPU RI melarang mantan narapidana kasus…
Nama Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti masuk dalam bursa capres dan cawapres untuk Pemilu 2019. Susi ditimang beberapa partai…
JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar daerah…
Warta Ekonomi.co.id, Jakarta - Perludem menyebutkan, baru 43 persen warga di Papua yang melakukan perekaman kartu tanda penduduk elektronik (E-KTP).…
Jakarta - Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraeni mengemukakan gagasan KPU agar mantan narapidana tidak boleh menjadi calon legislatif (Caleg), pada…
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Usep Hasan Sadikin meminta aparat TNI, Polri serta intelijen harus netral…
Penyidik memperlihatkan barang bukti uang yang disita saat operasi tangkap tangan KPK di Lampung Tengah ketika memberikan keterangan di Gedung KPK Jakarta, Kamis (15/8). KPK mengamankan 19 orang dan menetapkan tiga orang menjadi tersangka diantaranya Wakil Ketua DPRD Lampung Tengah J Natalis Sinaga, anggota DPRD Lampung Tengah Rusliyanto dan Kepala Dinas Bina Marga Lampung Tengah Taufik Rahman dan mengamankan uang Rp 1 miliar terkait dugaan suap persetujuan DPRD untuk pinjaman daerah kepada PT SMI untuk pembangunan proyek infrastruktur yang akan dikerjakan Dinas PUPR Lampung Tengah. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/ama/18
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Direktur Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraeni menyebut, pencabutan hak politik bagi terpidana koruptor justru…
INDOPOS.CO.ID - Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Usep Hasan Sadikin menyarankan Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengubah aturan mengenai…
Jakarta: Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi (Perludem) meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengambil tindakan tegas bagi calon kepala daerah dan partai…