RM.id Rakyat Merdeka – Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Khairunnisa Nur Agustyati menyayangkan kabar terjadinya dugaan kebocoran data pemilih tetap (DPT). Khairunnisa meminta KPU segera membenahi persoalan ini untuk memberi rasa aman, bagi pemilih maupun menjaga kredibilitas Pemilu.
“Ini jadi salah satu kekhawatirannya. Kita sebagai publik sekarang seolah-olah tidak bisa apa-apa. Padahal, kita dengan sukarela menyerahkan dan mempercayakan data pribadi kita untuk digunakan dalam kepentingan Pemilu. Seharusnya data ini bisa dijaga betul oleh yang menggunakan data ini,” kata Khairunnisa, Jumat (1/12/2023).
Untuk itu Perludem meminta KPU lebih profesional membenahi sistem teknologi. Terlebih, sistem keamanan siber. “Dalam penggunaan teknologi, KPU perlu mempersiapkan semuanya dengan matang. Mulai dari kesiapan perangkatnya, sumber daya manusia (SDM) kebersihan siber, dan sebagainya,” ungkapnya.
“Walaupun untuk pemungutan kita masih manual, tapi KPU menggunakan teknologi untuk tahapan Pemilu yang lainnya. Seperti pendaftaran pemilih sehingga ini pun perlu dipersiapkan dengan matang, juga perangkat teknologinya,” tambah perempuan yang akrab disapa Nisa itu.
Lebih lanjut, Perludem menyayangkan terjadinya pembobolan ini. Apalagi ketika KPU selalu menegaskan pihaknya terus berupaya melindungi data pemilih. “Namun, ini data pribadi pemilih bisa bocor, walaupun bisa saja kebocoran ini bukan dari KPU, tetapi KPU perlu melakukan penelusuran juga terhadap hal ini,” sesal dia.
Belajar dari kasus ini, Perludem meminta KPU untuk terus berbenah diri. Sedangkan publik perlu mendapatkan penjelasan apakah KPU sudah melakukan pemrosesan data pribadi dengan baik. “Termasuk juga dengan keamanan sibernya,” tutup dia.
Sebelumnya, situs KPU dengan tautan kpu.go.id, dikabarkan menjadi sasaran serangan siber oleh peretas atau hacker. Kali ini, peretas dengan nama anonim ‘Jimbo’ mengklaim telah berhasil mendapatkan sekitar 204 juta data pemilih tetap (DPT) dari situs penyelenggara Pemilu tersebut.
KPU menyampaikan telah mengambil sejumlah langkah merespons kabar kebocoran data pemilih tersebut. Diantaranya, akun-akun pengguna Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) dinonaktifkan.
KPU juga menggandeng Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Bareskrim Polri, pihak pengembang dan instansi terkait lainnya, guna menindaklanjuti kasus tersebut.
“Saat ini beberapa analisis sedang dijalankan seperti analisis log akses, analisis manajemen pengguna, dan analisis log lainnya yang diambil dari aplikasi maupun server yang digunakan untuk mengidentifikasi pelaku, jika benar melakukan peretasan terhadap Sistem Informasi Data Pemilih,” bunyi siaran pers KPU, Rabu (29/11) lalu.
Artikel ini telah tayang di RM.id dengan judul “Tanggapi Dugaan Kebocoran Data KPU, Perludem: Benahi Teknologi Keamanan Siber”, https://rm.id/baca-berita/pemilu/199701/tanggapi-dugaan-kebocoran-data-kpu-perludem-benahi-teknologi-keamanan-siber