Jakarta: Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman menilai organisasi masyarakat sipil melekat dalam proses konsolidasi demokrasi di Indonesia. Salah satunya menciptakan penyelenggaraan pemilu yang demokratis.
“Begitu melihat demokrasi di Indonesia makin kuat makin stabil, penyelenggaraan pemilunya makin baik,” kata Arief dalam diskusi virtual bertajuk ‘Kontribusi Masyarakat Sipil dalam Reformasi Elektoral Indonesia: Pengalaman Perludem’, Kamis, 20 Agustus 2020.
Arief mengakui pihaknya kerap menerima pelibatan dan masukan masyarakat dalam memperbaiki regulasi pemilu. Pelibatan itu dalam menyusun peraturan KPU, program jangka pendek-panjang, serta memberikan pelatihan untuk anggota KPU daerah.
“Anggota KPU provinsi kabupaten kota kami sudah dilantik kita melibatkan beberapa masyarakat sipil di dalamnya memberikan pelatihan-pelatihan itu,” ucap Arief.
Arief tak memungkiri lembaga yang dipimpinnya punya ruang pemahaman yang terbatas. Khususnya terkait isu-isu terkini seperti ambang batas pemilu, politik transaksional, mahar politik, hingga antisipasi hoaks.
“Banyak hal yang menjadi pemikiran pemikiran KPU untuk memperbaiki regulasi penyelenggaraan pemilu. Masyarakat sipil banyak mendorong terlibat dalam proses pembahasan isu-isu strategis,” ujar Arief.