INDOPOLITIKA.COM- Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraeni mensinyalir tingginya ongkos politik calon kepala daerah salah satunya karena banyaknya praktik ilegal. Terutama dalam proses penjaringan calon kepala daerah. Praktik-praktik ilegal itu tak terungkap ke ruang publik.
“Ternyata ongkos mahal (calon kepala daerah) itu karena praktik ilegal dalam ruang-ruang gelap yang sama sekali jauh dari esensi pilkada langsung,” katanya Senin siang.
Dia mengatakan, banyak calon kepala daerah mengungkap praktik ilegal itu setelah kalah atau tidak mendapat tiket dari partai. Sementara, fakta lainnya banyak calon kepala daerah atau peserta Pilkada yang melaporkan dana kampanye tidak sesuai dengan pengeluaran yang sesungguhnya.
Baca juga: Perludem Ingatkan Soal Putusan MK Sikapi Usulan Anggota DPR Tak Perlu Mundur Bila Maju Pilkada
“Calon yang berlaga di pilkada mengeluh ongkos politik yang tinggi. Faktanya, laporan dana kampanye mereka semua menampilkan angka yang biasa dan standar-standar saja,” katanya.
Karena itu, menurut dia, evaluasi penyelenggaraan Pilkada harusnya berkonsentrasi pada masalah-masalah itu. Bukan mencabut hak masyarakat untuk menentukan siapa pemimpin mereka di daerah. Wacana itu justru mundur dan kontraproduktif.
“Harusnya evaluasi Pilkada itu fokus pada masalah biaya tinggi itu,” katanya.
Sumber: https://indopolitika.com/perludem-ongkos-politik-mahal-karena-praktik-ilegal-diruang-gelap/