TRIBUNNEWS.COM – Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) mandiri dalam menentukan panelis untuk debat pilpres 2019.
Hal itu disampaikan Perludem melalui akun Twitter @perludem, Minggu (20/1/2019).
Dalam kicauannya tersebut, Perludem merekomendasikan tiga kriteria panelis pada debat Pilpres 2019.
Menurut Parledem, ketiga kriteria tersebut adalah netral, berlatar akademisi atau unsur lembaga sipil, dan menguasai tema debat.
Selain itu, Perludem menyatakan bahwa KPU tidak perlu meminta atau menerima usulan nama panelis dari pasangan calon (paslon).
Perludem menilai KPU seharusnya bisa mengoptimalkan peran panelis melalui segmen yang memperbolehkan panelis bertanya langsung ke tiap paslon.
Berikut kicauan lengkap Perludem:
1. Kami merekomendasi tiga kriteria panelis.
Pertama, netral imparsial yang berarti tak partisan dan tak punya jejak partisan ke peserta pemilu/parpol.
Kedua, berlatarbelakang akademisi atau unsur lembaga masyarakat sipil.
2. KPU hendaknya mengoptimalkan kemandirian dalam menentukan panelis.
KPU tak perlu meminta atau menerima usulan nama dari para paslon.
Ini penting untuk menjaga kredibilitas dan netralitas panelis.
3. @KPU_ID pun diharapkan bisa mengoptimalkan peran panelis melalui segmen debat yang mempersilahkan panelis bertanya langsung kepada tiap calon/Paslon sehingga bisa leluasa membahas kasus konkret terkiat tema debat sebagaimana format debat dalam penyelenggaraan Pilkada.
Sementara itu, Perludem menilai pertanyaan dari panelis yang diberikan pada debat perdana Pilpres 2019 kurang tajam.
Diberitakan oleh Tribunnews.com, Minggu (20/1/2019), peneliti Perludem, Fadli Ramadhanil memberikan evaluasi debat perdana Pilpres 2019 yang telah terselenggara Kamis (17/1/2019).
“Pertanyaan panelis kurang mendorong paslon (pasangan calon) menjelaskan permasalahan, solusi, dan komitmen konkret. Pertanyaan panelis pun tak optimal mengkonkrtekan visi-misi dan program yang butuh dipertimbangkan penonton untuk menentukan pilihannya,” kata Fadli dalam sebuah diskusi di D’Hotel, Manggarai, Jakarta, Minggu (20/1/2019).
Ia mengatakan dalam debat pertama masing-masing kandidat cenderung bermain aman dengan memberikan jawaban normatif.
Demikian pula dalam sesi pertanyaan tertutup di mana masing-masing kandidat kurang optimal dalam memberikan jawaban.
Ia mencontohkan pertanyaan tentang mantan koruptor yang mencalonkan diri sebagai anggota DPR dan hak difabel yang kurang memberikan gambaran konkret mengenai visi-misi kandidat dalam kedua bidang tersebut.
Karena itu, ia menyarankan KPU pada debat berikutnya agar panelis mempertajam pertanyaannya.
Ia juga menyarankan KPU agar panelis diberi kesempatan untuk menajamkan kembali pertanyaan mereka bila dirasa belum dijawab oleh masing-masing kandidat.
“KPU diharapkan bisa mengoptimalkan peran panelis melalui segmen debat yang mempersilakan panelis bertanya langsung kepada tiap pasangan calon sehingga bisa leluasa membahas kasus konkrit terkait tema debat,” lanjut dia.